Batasan Wilayah Indonesia: Perbatasan Darat dan Laut

Wilayah adalah suatu unit geografis yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagianya saling tergantung secara internal. Sedangkan perbatasan suatu wilayah merupakan manisfestasi utama dari kedaulatan suatu wilayah atau daerah. Perbatasan wilayah mempunyai peran yang sangat penting bagi penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas kepemerintahan.

Seperti halnya negara lain di dunia, Indonesia juga mempunyai batasan wilayah negara, baik dibagian utara, barat, timur, dan juga selatan. Batasan wilayah suatu negara sendiri pada umumnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu batas wilayah secara darat dan juga batas wilayah secara laut.

Nah, berikut ini adalah batasan wilayah Indonesia, baik secara laut (maritim) dan darat (kontinen), beserta undang-undang yang mengatur pembatasan wilayah Indonesia.

Batasan Wilayah Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan garis yang cukup panjang sekitar 81.900 kilometer, dan memiliki wilayah yang berbatasan dengan negara lain, baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim).

Batas darat wilayah Indonesia langsung berbatasan dengan negara lain, seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Perbatasan darat wilayah Republik Indonesia tersebar di 3 pulau, 4 Provinsi, dan 15 Kabupaten/Kota yang masing-masing memiliki karakteristik berbatasan tersendiri dan berbeda-beda.

Sedangkan batas laut wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara di benua Asia, yaitu India, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Republik Palau, Timor Leste, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia.


Batasan wilayah Indonesia berdasarkan letak geografis
  • Utara: Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Laut Cina selatan
  • Barat: Samudra Hindia
  • Timur: Papua Nugini
  • Selatan: Samudra Hindia, Benua Australia

Batas wilayah laut Indonesia pada umumnya berupa pulau-pulau terluar Indonesia yang jumlahnya diperkirakan sekitar 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil di dalamnya. Beberapa pulau terluar Indonesia tersebut masih memerlukan penataan dan pengelolaan yang lebih intensif dari pemerintah, karena ada beberapa masalah yang dapat memicu perang untuk merebutkan wilayah di perbatasan.

Undang-Undang Yang Mengatur Batasan Wilayah Indonesia

Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional.

Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Dalam paradigma baru, pemerintah ingin memanfaatkan darah perbatasan wilayah agar menjadi gerbang aktifitas ekonomi antar negara perbatasan, bukan untuk memperebutkan wilayah.

Konsep perbatasan wilayah menurut peraturan presiden No.7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah perbatasan negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin kebutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat diwilayah perbatasan.

Pendekatan pembangunan wilayah perbatasan negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan(security approach) sedangkan (RPJM Nasional 2004-2009) bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan yang dijamin oleh hukum internasional meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat  dengan menggalipotensi ekonomi, sosial, dan budaya.

Sedangkan menurut peraturan presiden No. 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah. Tetapi komitmen pemerintah melalui 2 produk hukum ini pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan dengan baik, karena beberapa faktor yang saling terkait.

Share this :

0 Response to "Batasan Wilayah Indonesia: Perbatasan Darat dan Laut"

Post a Comment