Upaya Penegakan HAM di Indonesia oleh Pemerintah

Dalam menegakan hak asai manusia, Indonesia mengacu pada peraturan-peraturan HAM di Indonesia dan ketentuan hukum internasional. Adapun pertimbangan bangsa Indonesia dalam menegakkan HAM dilandasi oleh dua hal. Pertama, kedudukan negara Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat, baik secara politik, sosial maupun hukum garus tetap dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai prinsip dalam piagam PBB.

Baca: Pengertian Pelanggaran HAM Menurut UU No. 39 Tahun 1999

Kedua, dalam melakukan penegakan HAM hendaknya pemerintah Indonesia tetap mengacu pada ketentuan hukum internasional baru kemudian memasukkannya dalam sistem hukum nasional. Selain itu, adanya upaya pemerintah Indonesia dalam meneggakan HAM. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM telah melakukan lamgkah-langkah strategis, diantaranya adalah sebagai berikut.


1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Secara resmi, Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 dan diatur dalam Keppres Nomor 50 Tahun 1993. Komnas HAM selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 75-99 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam penegakan kasus HAM, Komnas HAM memiliki beberapa wewenang, yaitu sebagai berikut.
  • Mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah/
  • Bernegosiasi dan berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah.
  • Menyampaikan kasus pelanggaran kepada DPR untuk ditindaklanjuti.
  • Menyarankan pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah di pengadilan.

2. Pembentukan Instrumen HAM

Instrumen HAM merupakan sarana yang digunakan untuk menjamin penegakan serta perlindungan terhadap HAM. HAM berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum tertulis, yaitu sebagai berikut.
  • Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
  • UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Tratement or Punishment (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakukan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia).
  • Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan.
  • Kappres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia.
  • Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perusahaan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
  • UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  • UU. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  • Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal 28A-28J mengatur secara eksplisit Pengakuan dan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

3. Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus sebagai sarana untuk menegakkan kasus pelanggaran HAM yang sifatnya berat untuk melindungi hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia ini ditujukan baik untuk perseorangan dan juga masyarakat. Adapun pembentukan pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan Ham memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI).

Nah, itulah 3 upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia beserta penjelasan lengkap. Sekian artikel yang dapat saya bagikan dan semoga beramanfaat.

Share this :

0 Response to "Upaya Penegakan HAM di Indonesia oleh Pemerintah"

Post a Comment